AD/ART

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN PENGGEMAR MOBIL KUNO INDONESIA

(PPMKI)

(Dengan Perubahan AD Kep. Munas V Wonosobo dan Munas IX Solo)

PENDAHULUAN

Bahwa pada dasarnya, persatuan dan kesatuan Bangsa yang merupakan salah satu persyaratan keberhasilan Program Pembangunan Bangsa tersebut, adalah bersumber dari terwujutnya persatuan dan kesatuan dari dan antara Dinas/instansi Pemerintah, Kelompok-kelompok, Perhimpunan-perhimpunan yang ada dimasyarakat maupun masyarakatnya sendiri.

Sadar akan tanggungjawab terhadap Bangsa dan Negara, para penggemar mobil kuno di Indonesia selaku Warga Negara dengan bekal kesamaan memiliki rasa kecintaan tujuan dan pandangan dalam rangka melestarikan serta mengembangkan mobil-mobil kuno telah berketetapan hati disertai tekad yang bulat untuk membentuk dan mendirikan suatu wadah yang bertanggung jawab sepenuhnya didalam membina, mengkoordinasikan kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan Program Pemerintah, pada umumnya dan melestarikan keakraban dalam hubungan kekeluargaan diantara para anggota dan masyaakat pada khususnya, yang mempunyai Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU PENDIRIAN

Pasal 1

Wadah ini merupakan Perhimpunan dari orang-orang yang mempunyai kesamaan rasa kecintaan, tujuan dan pandangan dalam rangka melestarikan serta mengembangkan mobil-mobil kuno dan bernama PERHIMPUNAN PENGGEMAR MOBIL KUNO INDONESIA disingkat PPMKI dan didalam bahasa Inggris digunakan sebutan INDONESIAN VINTAGE & CLASSIC CARS ASSOCIATION yang disingkat menjadi IVCCA.

Pasal 2

PERHIMPUNAN PENGGEMAR MOBIL KUNO INDONESIA (PPMKI) PUSAT berkedudukan di Jakarta, Ibukota Republik Indonesia.

Pasal 3

PPMKI didirikan atau dicetuskan pada tanggal 13 November 1979 di Jakarta dan selanjutnya pada tanggal tersebut dianggap sebagai hari lahir PPMKI yang akan diperingati setiap tahun.

BAB II

SIFAT DAN DASAR

PPMKI bersifat non politik dan yang berawal dari kesamaan amateurisme serta hobi semata-mata dan semua kegiatannya didasari atas pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Berpegang pada sifat dan dasar tersebut PPMKI :

  1. Menampung, menghimpun para pemilik dan penggemar mobil kuno
  2. Melestarikan mobil-mobil kuno yang mempunyai arti cukup pening bagi sejarah dan pengembangan teknologi serta sebagai alat transportasi pribadi yang handal.
  3. Menyelenggarakan kegiatan bakti sosial, kegiatan yang bercorak edukatif atau rekreatif bagi para anggota.
  4. Menanamkan kesadaran hukum dan mentaati peraturan lalu lintas umum pada seluruh anggota.
  5. Menanamkan sifat berani, ulet, tabah dan hemat serta mencintai tanah air bagi seluruh anggota.

BAB IV

PENGGOLONGAN KENDARAAN

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mobil kuno dalam PPMKI adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih pembuatan tahun 1970 atau sebelumnya dan keaslian komponennya sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Rumah Tangga Bab II Pasal 2.

Pasal 5

Bersdasarkan tahun pembuatan dan keaslian komponennya sebagaimana tersebut pada Bab IV pasal 4 di atas, mobil kuno dapat digolongkan menjadi :

  1. Golongan Veteran, pembuatan tahun 1886-1920
  2. Golongan Vintage, pembuatan tahun 1921-1930
  3. Golongan Classic, pembuatan tahun 1931-1950
  4. Golongan Old Car, pembuatan tahun 1951-1970

Pasal 6

Terhadap kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang tidak memenuhi persayatan sebagaimana tersebut pada Bab IV Pasal 4 di atas dapat digolongkan menjadi :

  1. Golongan Modifikasi
  2. Golongan Replika

BAB V

USAHA DAN KEGIATAN

  1. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan
  2. Menyelenggarakan kegiatan rally yang bersifat prestasi
  3. Menyelenggarakan kegiatan yang brsifat rekreasi/tour
  4. Menyelenggarakan kegiatan yang berupa kunjungan pada obyek-obyek untuk menambh pengetahuan, obyek-obyek bersejarah dan lain sebagainya.
  5. Menyelenggarakan bakti social, kegiatan bazaar, pameran mobil-mobil kuno dan lain-lain.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Semua orang yang memiliki atau menggemari mobli kuno sebagaimana termuat pada BAB IV Pasal 4, 5 dan 6 dapat menjadi anggota PPMKI.

Pasal 8

Semua anggota PPMKI dapat dipilih dan memilih Pengurus.

Pasal 9

Perorangan yang dianggap berjasa bagi PPMKI data diangkat oleh Pengurus sebagai Anggota Kehormatan.

Pasal 10

Hal ikhwal yan berkaitan dengan penerimaan dan pemberhentian hak dan kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPMKI.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Kepengurusan PPMKI bersifat tunggal

Pasal 12

Didaerah-daerah dapat dibentuk Cabang-cabang PPMKI disebut Pengurus Daerah (Pengda) dan harus taat serta tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PPMKI Pusat.

Pasal 13

Susunan Pengurus PPMKI Pusat terdiri dari :

  1.     Sesepuh
  2.   Dewan Pembina
  3. Penasehat
  4. Ketua Umum (KU)
  5. Badan Pengawas
  6. Ketua Harian
  7. Sekretaris Jendreral
  8. Wakil Sekretaris Jenderal
  9. Bendahara Umum
  10. Wakil Bendahara Umum
  11. Bidang Humas
  12. Bidang Umum
  13. Bidang Dana
  14. Bidang Kegiatan
  15. Bidang Hukum
  16. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan

Pasal 14

Susuan Pengurus Daerah dapat disesuaikan dengan Susunan Pengurus PPMKI Pusat

Pasal 15

Masa bakti Pengurus selama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 15

Pengurus mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 17

Pengurus dapat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan 2/3 jumlah anggotanya.

BAB IX

KEPUTUSAN RAPAT

Pasal 18

Pada dasarnya keputusan-keputusan Rapat Pengurus atau Rapat Anggota dengan mengingat azas kekeluargaan dan musyawarah utnuk mufakat.

Pasal 19

Bilamana tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir dalam rapat Pengurusatau Rapat Anggota tersebut.

BAB X

FORUM-FORUM

Pasal 20

Forum Rapat Pengurus dianggap sah bila dihadiri oleh sedikitnya separuh ditambah satu jumlah yang terdaftar.

BAB XI

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Kekayaan dan keuangan perhimpunan diperoleh dari :

  1. Uang pangkal anggota dan iuran wajib
  2. Dana sumbangan dan lain-lain
  3. Hasil usaha yang sah.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Usaha perubahan Anggaran Dasar harus disalurkan melalui Rapat Anggota atau disampaikan secara tertulis kepada Pengurus.

BAB XIII

PEMBUBARAN PERHIMPUNAN

Pasal 21

Pembubaran Perhimpunan hanya dapat dilakukan melalui Rapat Luar Biasa.

Pasal 22

Apabila hasil Rapat Luar Biasa sebagaimana tersebut pada BAB XIII Pasal 21 di atas memutuskan Perhimpunan dibubarkan, maka semua kekayaan dan keuangan Perimpunan disumbangkan kepada Lembaga Sosial Pemerintah.

BAB XIX

PENUTUP

Anggran Dasar ini berlaku sejak tanggal disyahkan.

************************************************

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN PENGGEMAR MOBIL KUNO INDONESIA

( PPMKI )

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dri rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

Segala yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perhimpunan akan dituangkan dalam ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Pengurus rapat.

BAB I

KEANGGOTAAN

  1. Semua warga yang berdomisili di Indonesia yang memiliki dan atau menggemari mobil kuno dapat menjadi anggota.
  2.  Permintaan untuk menjadi anggota diajukan melalui Sekretariat PPMKI.
  3.  Penentuan menjadi anggota ditentukan oleh Pengurus setelah ada rekomendasi dari Sekretariat.
  4. Pengurus menetapkan anggota menjadi :

a.Anggota Indi, ialah anggota yang menjadi Pengurus PPMKI Pusat/Daerah

b.Anggota biasa, ialah anggota yang bukan Pengurus PPMKI Pusat/Daerah

c.Anggota Kehormatan, sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar BAB VI Pasal 3.

  1. Kartu Tanda Anggota ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pengurus melalui secretariat.
  2. Anggota diberhentikan dari PPMKI apabila :

a.Mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri

b.Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ART BAB IV.

c.Meninggal dunia.

  1. Bermoto : “Kegotongroyongan, Kekeluargaan dan Kerakyatan”.

BAB II

KRITERIA KENDARAAN

Pasal 1

  1. Berpegang pada Anggaran Dasar Bab IV Pasal 4, 5 dan 6.
  2. Pada dasarnya yang dapat dianggap menarik dari golongan Replika adalah bentuk dari kendaraan tersebut yang memenuhi kriteria kendaraan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar BAB IV Pasal 6.

Pasal 2

  1. Sesuai dengan Anggaran Dasar BAB IV Pasal 4 kendaraan mobil kuno sudah semakin langka, karenanya yang dapat mempertahankan keaslian 6 dari 10 macam komponen yang tersebut dibawah ini masih tergolong asli :

1.Bentuk body

2.Mesin

3.Grill (rambang) muka

4.Bumper muka dan belakang

5.Lampu muka dan belakang

6.Lis-lis

7.Velg/dop roda jika ada

8.Dashboard dan meter-meter

9.Steer

10.Radiator

  1. Bagi mereka yang betul-betul menggemari tetapi belum memiliki mobil kuno, masih dapat berpartisipasi dengan cara membangun sendiri. Kreatifitas Anggota sangat diharapkan, dengan sendirinya tetap berpegang kepada bentuk-bentuk umum sebagaimana dimaksud pada Anggaran Rumah Tangga BAB II Pasal 1 dari tahun-tahun yang akan dijadikan inti proyeknya.

BAB III

KRITERIA KETUA UMUM

Pasal 1

Kriteria Ketua Umum :

  1. Memiliki mobil kuno
  2. Anggota atau Anggota Pengurus PPMKI minimum selama 2 (dua) tahun
  3. Umur 40 sd 60 tahun
  4. Berdomisili di DKI Jakarta
  5. Berkepribadian kepemimpinan dan social
  6. Tidak menjabat sebagai Ketua Umum di organisasi otomotif lain
  7. Mempunyai misi dan visi untuk pengembangan organisasi PPMKI
  8. Berpengalaman dalam organisasi
  9. Kriteria ini dapat dipakai untuk pemilihan Ketua Umum PPMKI

Pasal 2

Tatacara pemilihan Ketua Umum PPMKI :

Harud diadakan Munas, Ketua Umum terpilih melalui sistim formatur. Formatur terdiri dari 5 (lima) orang dari peserta Munas.

Pasal 3

Peserta Munas adalah utusan Pengda-pengda terdiri dari 3 peserta disertai dengan surat mandate.

Bila hasil kerja komisi-komisi belum selesai mohon kepada Ketua Sidang Munas bahwa perubahan-perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari Komisi-komisi yang belum sempat dibahas dapat diberi kewenangan untuk menyelesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Pembentukan Team Perumus Peserta Munas :

  1. Setiap Pengda 3 (tiga) orang
  2. Pengurus PPMKI Pusat 15 (limabelas) orang
  3. Presidium terdiri dari 3 (tiga) orang

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

  1. Anggota Inti

Hak-hak :

a.Memilih dan dipilih

b.Berbicara dan hak suara

c.Mengjukan usul dan saran tertulis

Kewajiban-kewajiban :

a.Membayar uang pangkal dan uang iuran wajib

b.Membantu prhimpunan

c.Memelihara dan merawat serta meningkatkan kendaraannya demi nama baik perhimpunan

d.Tunduk kepada keputusan-keputusan Perhimpunan dan kepada peraturan lalu lintas

e.Mengunjungi rapat-rapat dan acara yang diselenggarakan oleh perhimpunan.

  1. Anggota Biasa

Hak-hak :

a.Memilih dan dipilih

b.Bicara dan hak suara

Kewajiban-kewajiban :

a.Membayar uang pangkal dan uang iuran wajib

b.Membantu perhimpunan

c.Memelihara dan meningkatkan kendaraannya demi nama baik perhimpunan

d.Tunduk kepada putusan-putusan dan ketentuan-ketentuan perhimpunan

e.Mengunjungi rapat-rapat dan acara yang diselenggarakan oleh perhimpunan.

  1.   Anggota Kehormatan

Hak-hak :

a.Menasehati, membimbing dan mengoreksi

b.Mengajukan usul dan saran secara tertulis

Kewajiban-kewajiban :

a.Membantu perhimpunan dalam bentuk moril/materiil

b.Mengunjungi rapat-rapat dan acara yang diselenggarkan oleh perhimpunan.

BAB V

SYARAT MENJADI ANGGOTA PENGURUS

  1. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun keatas dan menjadi anggota PPMKI.
  2. Berjiwa Pancasila
  3. Memiliki sifat kepemimpinan
  4. Mempunyai rasa pengabdian untuk memajukan PPMKI
  5. Dipilih dalam Rapat Anggota.

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS

Pengurus terdiri dari :

  1.       Sesepuh
  2. Dewan Pembina
  3. Penasehat
  4. Ketua Umum
  5. Badan Pengawas
  6. Ketua Harian
  7. Sekretaris Jenderal
  8. Wakil Sekretaris jenderal
  9. Bendahara Umum
  10.   Wakil Bendahara Umum
  11. Bidang Humas
  12. Bidang Umum
  13. Bidang Dana
  14. Bidang Kegiatan
  15. Bidang Hukum
  16. Bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan

BAB VII

TATA KERJA

Tata kerja Pengurus PPMKI Pusat sebagai berikut :

  1. Dewan Pembina :     Memberikan pembinaan langsung terhadap jalannya PPMKI
  2. Penasehat   :     Memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk
  3. Ketua Umum :     Pucuk pimpinan PPMKI
  4. Badan Pengawas :     Mengawasi semua kegiatan dan keuangan serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Umum
  5.   Ketua Harian                              :     Memimpin jalannya PPMKI sehari-hari
  6.   Sekretaris Jenderal :     Memimpin kegiatan PPMKI sehari-hari dalam :

-Urusan koreksponden

-Urusan personalia

-Urusan arsip / statistic

-Urusan perencanaan dan kegiatan

  1. Wakil Sekretaris Jenderal :    Membantu/mewakili Sekretaris jenderal dalam melaksanakan tugasnya
  2. Bendahara Umum :     Menyelesaikan administrsi keuangan PPMKI serta mencari dana untuk kegiatan PPMKI.
  3. Wakil Bendahara Umum :     Membantu dan mewakili Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya
  4. Bidang Humas :     Memimpin dan menyelesaikan urusan-urusan yan berhubungan dengan kemasyarakatan dan penerangan
  5. Bidang Umum :     Mengkoordinasikan dan menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan kegiatan kedalam dan keluar
  6. Bidang Dana :     Memimpin dan menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan pencarian dana untuk kegiatan PPMKI
  7. Bidang Kegiatan :     Memimpin dan menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan kegiatan, rally, tour, pameran dan bursa.
  8. Bidang Hukum                          :      Memimpin dan menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan hukum.

BAB VIII

PEMILIHAN DN PENGESAHAN PENGURUS

  1. Semua Anggota Pengurus yang tersebut pada Anggaran Rumah Tangga BAB VI dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
  2. Pada akhir masa jabatan, Pengurus memberikan laporan kepengurusannya kepada anggota.
  3. Pada dasarnya pengurus dipilih satu persatu oleh anggota, akan tetapi berdasarkan persetujuan Anggota yang hadir pada aktu pemilihan, dapat dipilih formatur dan selanjutnya formatur dipercayakan utnuk mengangkat/menunjuk anggota lainnya.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

  1. Pengurus bertanggung jawab kedalam dan keluar perhimpunan
  2. Pengurus bertanggung jawab dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .
  3. Pengurus berkewajiban :

a.Menyelenggarakan pertemuan rutin pengurus

b.Menyelenggarakan kegiatan bersifat prestasi dan rekreasi

c.Mempromosikan perhimpunan

d.Menggalang kerjasama yang baik dengan semua unsure yang ada kaitannya dengan perhimpunan.

BAB X

RAPAT-RAPAT

  1. Rapat Pengurus diadakan di Jakarta atau ditempat lain sesuai dengan persetujuan anggota.
  2. Rapat Anggota diadakan di Jakarta atau ditempat lain sesuai dengan persetujuan Pengurus dengan didahului pemberitahuan secara tertlis kepada seluruh Anggota sepuluh hari sebelum Rapat diadakan .
  3. Acara Rapat disusun oleh Pengurus
  4. Semua Rapat Pengurus dan Rapat Anggota harus bersifat kekeluargaan dan selalu ditempuh dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  5. Hanya apabila tidak dapat dicapai mufakat, baru ditempuh pemungutan suara dari anggota yang hadir.

BAB XI

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Keputusan-keputusan Rapat mengikat terhadap yang dimaksud pada Anggaran Dasar BAB IX.

BAB XII

KEGIATAN

  1. Kegiatan Pusat diadakan 1 (satu) tahun sekali (acara Nasional)
  2. Kegiatan Pengda-pengda dilakukan 3 (tiga) tahun sekali (satu tahun dilaksanakan oleh 2 (dua) Pengda).
  3. Kegiatan Nasional wajib diikuti oleh seluruh anggota.
  4. Masing-masing Pengda wajib lapor untuk mengadakan kegiatan
  5. Pengda harus diikutsertakan untuk merencanakan kegiatna nasional.

BAB XIII

FORUM

Digunakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Anggaran Dasar BAB X.

BAB XIX

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 1

  1. Bendahara mengadministrasikan kekayaan dan keuangan perhimpunan menurut cara-cara yang lazim dalam dunia perbendaharaan.
  2. Dana yang berhasil dikumpulkan, penggunaan dan pemanfaatannya diatur oleh Pengurus.
  3. Bendahra tidak dibenarkan mengeluarkan uang tanpa persetujuan Ketua Umum atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
  4. Sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan berupa uang atau apapun (barang/jasa) diadministrasikan oleh Bendahara Umum dan Sekretaris Jenderal.
  5. Laporan petanggungjawaban keuangan secara berkala minimum 1 (satu) tahun sekali kepada Pengda-pengda.

Pasal 2

SUMBER DANA PPMKI PUSAT

  1. Pemegang mobil Ex RI.1, Bung Karno setiap tahun membayar iuran wajib sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Setiap tahun ditagih oleh Bendarawan Pusat.
  2. PPMKI Pusat mendapat 70% x Rp 1.000.00,- = Rp 700.000,-
  3. Apabila PPMKI Pusat mendapat sponsor untuk event tour/wisata, sisa dana dimasukkan kedalam kas PPMKI Pusat.

Pasal 3

SUMBER DANA PENGDA-PENGDA

  1. Dana dari iuran para anggota, sesuai kebijaksanaan Pengurus Pengda.
  2. Apabila Pengda mendapat sponsor untuk event tour/wisata, sisa dananya akan dimasukkan ke kas Pengda.
  3. Pengda-pengda wajib menyetor dana kepada Bendahara Pusat sebesar rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap tahun.
  4. Donatur tetap/spontanitas anggota
  5. Hasil usaha Pengda yang berhubungan dengan kegiatan organisasi PPMKI sesuai kebijakan masing-masing Pengda.
  6. Pengda mendapat 30% x rp 1.000.000,- = rp 300.000,- bagi Pengda mempunyal mobil Ex RI.1.

BAB XV

ATRIBUT PERHIMPUNAN

  1. Kepala surat, stempel dan Kartu Tanda Anggota ditentukan oleh Pengurus Pusat
  2. Penggunaan/perubahan atribut/lambang atau penghapusannya ditentukan oleh Munas PPMKI.

BAB XVI

HARI ULANG TAHUN

Hari Ulang Tahun Perhimpunan yang jatuh pada tanggal 13 November dapat diperingati secara sederhana, baik tingkat Pusat maupun Pengda-pengda.

BAB XVII

PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan.